 |
| Prosesi pemberian sertifikat izin hutan adat di Desa Manggroholo dan Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan, kepada Suku Knasaimos, Senin, 12 Maret 2018. (GREENPEACE/Jurnasyanto Sukarno) |
Pemerintah Provinsi Papua Barat memberikan izin pengelolaan hutan desa kepada Suku Knasaimos. Suku adat ini tinggal di Kampung Manggraholo dan Sira, Kecamatan Seremuk, Kabupaten Sorong Selatan.
Suku Knasaimos mendapat izin untuk mengelola hutan desa seluas 3,545 hektare. Masyarakat bisa memutuskan untuk mengelola hutan itu sendiri. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menolak pembangunan kelapa sawit, yang akan sangat membantu untuk lingkungan.
Selama ini, sekitar 80,000 hektare lahan hutan di daerah Knasaimos mendapat ancaman dari penebang liar dan pengembangan kelapa sawit. Karena itu, masyarakat Knasaimos ingin memperluas pengelolaan perhutanan sosial ke seluruh wilayah adat mereka.
"Untuk perkembangannya ke depan, kami berharap untuk mendapat dukungan, terutama untuk peningkatan kawasan hutan yang ada di wilayah kami," ujar Arkilaus Kladit, tokoh masyarakat Knasaimos, Senin, 12 Maret 2018, di Manokwari, Papua Barat. Mendapatkan hak atas hutan di wilayah sendiri telah menjadi kunci dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Bambang Suprianto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjelaskan mengenai peraturan yang bersangkutan dengan isu ini. Dia mengatakan kalau syarat-syarat ini harus diikuti oleh masyarakat adat. "Masyarakat harus memiliki pemimpin, wilayah, hukum, dan komunitas adat," kata dia.
Kementerian meminta masyarakat Knasaimos menjadi contoh bagi masyarakat adat di Papua lainnya dalam mengelola hutan dan memanfaatkan sumber daya di dalamnya. Misalnya, hutan Knasaimos memiliki sagu dan damar sebagai sumber daya hutan yang dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan.
"Penting untuk melihat bagaimana pembangunan bisa selaras dengan keseimbangan ekonomi dan keseimbangan lingkungan kita," kata Charles Tawaru, Jurukampanye Hutan Greenpeace Indonesia.
Sumber.
